Jangan nonton TV !!!

Hati-2 nonton TV, otak anda akan dicuci

Dalam Apa Kabar Indonesia Pagi Senin 5 Januari 2009, dengan halus Indriarto Priyadi dan terutama Grace Natalie mencoba menggiring opini pemirsa bahwa Israel “terpaksa” menyerang. Mereka berbincang bahwa Israel tak akan berhenti menyerang jika serangan roket Hamas tak dihentikan. Dalam sesi pertama dengan pengamat Bantarto Bandoro, pembicaraan berkutat pada Hamas yang memang mengganggu dan “memancing” serangan Israel dengan serangan roket ke negeri zionis itu.

Pengamat internasional CSIS itu juga menyebut bahwa perang akan berlangsung lama karena -tidak seperti agresi Israel ke Lebanon yang dipukul Hizbullah dan “ditengahi” pasukan PBB- Hamas menolak kehadiran pasukan perdamaian. Opini pemirsa pun tergiring kepada kesimpulan: Israel menyerang karena kesalahan Hamas dan serangan akan terus berlanjut karena Hamas dengan degil menolak campur tangan internasional PBB.  Kerja tim yang baik antara Indriarto, Grace dan sang pengamat CSIS.

Menjelang sesi berikutnya, wawancara dengan KH. Ahmad Satori dari Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), Indriarto membuka dengan menyebutkan seruan boikot produk “yang katanya” dari Amerika oleh beberapa kelompok (Muslim tentu saja). Ungkapan agak sinis ini kemudian ditimpali Grace, “padahal mereka suka menggunakan produk itu.” Sebuah judgement bahwa kelompok Muslim yang menyerukan boikot produk Amerika sebenarnya justru pecinta produk itu.

Sekitar dua hari sebelumnya, dalam sebuah ilustrasi tentang sejarah konflik di Palestina, narator TV One menyebutkan bahwa tanah Palestina dikuasai Israel setelah gerilyawan Israel berhasil memaksa Inggris-yang diberi mandat oleh PBB- hengkang dari sana. Ini adalah kedustaan yang bodoh dan buta sejarah. Kenyataannya Inggris sejak 1917 memang berencana memberikan tanah Palestina untuk dijadikan negara Israel oleh kelompok zionis Yahudi. Deklarasi Balfour dengan jelas membuktikan kedustaan ini.

Ada juga penayangan rekaman video dari pihak Israel yang mengebom sebuah masjid. Serangan keji yang menghancurkan rumah ibadah dan menewaskan jamaahnya ini dilakukan dengan alasan masjid menjadi gudang penyimpanan roket-roket Al-Qassam. Ada cuplikan menarik dalam video itu, setelah ledakan bom pertama ada ledakan kedua ( secondary explosion ) yang diberi tanda dan catatan oleh editor video Israel. Hal itulah yang diklaim sebagai “bukti” adanya roket di dalam masjid. Yang menggelitik, cuplikan itu selalu diulang-ulang oleh TV One dalam tayangan berita tentang serangan Israel.

Beberapa poin di atas menunjukkan adanya upaya penggiringan opini oleh TV One. Yaitu agar publik di Indonesia, termasuk umat Muslim, yang mengutuk serangan brutal dan keji Israel menjadi “memaklumi.” Pertanyaannya, kenapa hal itu dilakukan TV One?

Jauh sebelumnya, Grace Natalie juga melakukan penggiringan opini dalam berita kasus terorisme Palembang. Grace, yang “meninjau” lokasi pesantren yang dituduh menjadi sarang dan tempat latihan tersangka teroris Palembang, melengkapi laporannya dengan ilustrasi bahwa pesantren itu “aneh” karena hanya memiliki sepuluh santri.

Kalau saja Grace seorang Muslim, atau rajin mengamati pesantren-pesantren kecil di pedesaan, niscaya ia akan menemukan pesantren (rintisan tentu saja) yang hanya memiliki lima, empat, tiga atau bahkan satu santri saja. Keheranan seorang Grace yang bukan Muslim dan tidak memahami dunia pesantren memang wajar. Namun komentar bodohnya bahwa hal itu “aneh” memberi bobot bagi penggiringan opini bahwa pesantren adalah sarang teroris.

Tapi terlepas dari hal tadi, Grace Natalie dan TV One memang hebat. Liputan mereka tentang kasus terorisme selalu berhasil mencapai level eksklusif. Saat para wartawan di Yogyakarta tak bisa mendekati rumah tempat Mbah alias Zarkasih ditangkap, Grace malah terlihat ada di mobil Densus 88 yang melakukan penangkapan. Tak heran jika dalam pemberitaan penangkapan tersangka teroris di Palembang pun Grace bisa masuk rumah salah satu tersangka dan memamerkan “temuannya,” sebilah pedang samurai yang biasa dijajakan di kakilima. Tak begitu dahsyat, tapi lumayan, bisa menambah bobot penggiringan opini bahwa itu memang rumah teroris.

Bos Grace, Karni Ilyas, malah lebih hebat lagi. Pada saat penangkapan Amrozi, ia melaporkan langsung dari TKP, padahal posisinya waktu itu Pemred SCTV. Demikian juga saat penyerbuan di Batu yang berakhir dengan kematian Dr. Azahari, Karni yang waktu itu Pemred Anteve melaporkan langsung dari TKP. Di mana ada kasus terorisme besar yang terungkap, di situ pasti ada Karni Ilyas atau anak buahnya -salah satunya Grace Natalie. Hubungan Karni yang dekat dengan Komjen. Gories Mere membuatnya selalu mendapatkan liputan eksklusif tentang operasi Densus 88.

Jangan lupa juga bagaimana reporter TV One (waktu itu masih bernama Lativi) Alfito Deannova berhasil mengajak Ali Imron -terpidana seumur hidup kasus Bom Bali yang seharusnya meringkuk dalam penjara- jalan-jalan menapaktilasi lokasi persiapan dan pelaksanaan Bom Bali. Ali memang fenomenal, saat kawan-kawannya meringkuk dalam sel, ia malah bisa ngopi bareng Gories Mere di Kafe Starbucks yang di yakini salah sebuah usaha milik jaringan zionis internasional.

Ketika hal itu memicu kegemparan, Gories beralasan bahwa Ali dibon untuk mengungkap jaringan teroris. Ini masih masuk akal, Gories memang berwenang melakukan berbagai upaya dalam penyidikan. Namun bagaimana bisa TV One “mengebon” Ali yang napi untuk acara eksklusifnya? Lagi-lagi stasiun televisi yang sahamnya dimiliki oleh taipan media keturunan Yahudi Rupert Murdoch -melalui Star TV Group-  ini memang hebat.

Okelah, bisa jadi Karni Ilyas berniat baik, memfasilitasi Polri dengan stasiun televisi tempatnya bekerja dalam kampanye pembentukan opini memerangi terorisme di Indonesia. Biarlah kelompok Muslim dan pesantren yang sempat menjadi sasaran kampanye itu marah dan sedih, toh mereka masih bisa membantah, ini negeri demokrasi tempat pendapat bebas diumbar kan?

Tapi sangat jahat kalau Hamas, Muslim Palestina dan bangsa terjajah itu kemudian dihalangi dari dukungan Muslim dan bangsa Indonesia. Yaitu dengan membentuk opini bahwa Israel tidak salah kalau menyerang mereka. Salah mereka sendiri melakukan perlawanan terus-menerus pada penjajah zionis yang jauh lebih kuat. Ini adalah kampanye terselubung mendukung kekejian zionisme.

Umat Islam Jangan Tertipu

Hal lain yang harus diwaspadai oleh Umat Muslim adalah berlangsungnya upaya pendangkalan permasalahan Palestina oleh pihak Barat. Utamanya kalangan media massa. Masalah Palestina sering diopinikan sebagai konflik bangsa Arab dengan Israel.

Bahkan, sejak berdirinya Pemerintah Otonomi Palestina masalah itu dianggap sebagai konflik bangsa Palestina dengan Israel. Demikian pula, kata ‘konflik’ yang lazim dipakai oleh media massa untuk menggambarkan agresi militer Israel adalah jauh dari realita. Sebab, yang tengah terjadi sesungguhnya adalah penjajahan, penindasan, dan teror yang dilakukan bangsa Israel terhadap kaum Muslim Palestina.

Berdirinya Negara Israel pada tahun 1948 adalah sebuah penjajahan atas Tanah Palestina. Tidak berbeda dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda, Portugis, dan Jepang atas negeri ini di masa lampau. Umat Muslim juga harus menyadari bahwa musuh yang dihadapi bukanlah hanya Israel. Namun, konspirasi bangsa Barat –terutama Inggris dan AS, yang membidani kelahiran Israel agar menjadi ‘kelenjar kanker’ dalam tubuh Umat Muslim.

Kaum Muslim pun harus menghilangkan cara pandang yang keliru atas permasalahan yang tengah berkecamuk di Palestina. Masalahnya, sebagian orang, tak terkecuali Umat Muslim, memandang bahwa permasalahan utama Palestina adalah merebut kembali al-Quds dari cengkeraman Israel. Sebagian lagi beranggapan bahwa masalahnya adalah bagaimana menghentikan agresi
militer Israel sekaligus berusaha menciptakan perdamaian bagi kedua negara: Israel dan Palestina.

Realitanya, masalah Palestina adalah masalah bersama bagi kaum Muslim. Bukan sekadar konflik Arab – Israel. Solusi yang harus diambil bagi permasalahan Palestina adalah dengan tidak pernah mengakui eksistensi Israel seujung kuku pun, kemudian wajib hukumnya melenyapkan Negara Israel dari Tanah Palestina secara total.

Bukan sekadar mengembalikan al-Quds ke tangan Kaum Muslim. Apalagi melakukan internasionalisasi Jerusalem seperti usulan PBB. Oleh karena itu, pengakuan atas keberadaan Israel –termasuk melakukan perundingan dengan mereka, jelas merupakan sebuah kebatilan. Bukankah dulu bangsa ini juga menolak tawaran kompromi dengan Belanda, walaupun sekadar menerima bentuk negara RIS?

Logika yang sama pun harus dipergunakan terhadap bangsa Israel. Apalagi, hal ini diperkuat dengan Perjanjian Illiyyah (‘Ihdat Umariyyah) saat itu yang salah satu klausulnya menyepakati ‘larangan bagi orang Yahudi untuk tinggal satu malam pun di Jerusalem’. Perjanjian ini berlaku dan mengikat kaum Muslim hingga Hari Kiamat.

‘Haram’ Gencatan Senjata Terhadap Kafir Harbi

IstiLah kafir harbi, musta’min, dan ahl adz-dzimmah menjelaskan tentang macam-macam kaum kafir dalam I konteks interaksi mereka dengan negara Khilafah (Darut Islam). Hanya saja, istilah musta’min lebih umum, sebab mencakup musta’min kafir dan musta’min Muslim. Setiap istilah tersebut mengandung konsekuensi hukum dan perlakuan yang berbeda. Sikap umat
Islam terhadap kaum kafir didasarkan pada kategorisasi kaum kafir berdasarkan
istilah-istilah tersebut.

Kafir harbi adalah setiap orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian (dzimmah) dengan kaum Muslim, baikseorang mu’ahid atau musta’min atau pun bukan mu’ahid dan bukan musta’min (An-Nabhani, 1994: 232). Mu’ahid adalah orang kafir yang menjadi warga negara kafir yang mempunyai perjanjian (mu’ahidah) dengan negara Khilafah. Musta’min adalah orang yang masuk ke dalam negara lain dengan izin masu, baik Muslim atau kafir harb (An-Nabhani, 1994: 234).

Kafir harbi, yang kadang disebut juga dengan ahl al-harb atau disingkat harb saja (Haykal, 1996:1411), dikategorikan lagi menjadi kafir harbi hukman (kafir harbi secara hukum/ de jure) dan kafir harbi haqiqatan/ kafir harbi fi’lan (kafir harbi secara nyata/ de facto).

Kategorisasi ini didasarkan pada kewarganegaraan orang kafir dengan tempat
berdomisili yang tetap. Jika Khilafah mengadakan perjanjian dengan suatu negara kafir, warga negaranya disebut kaum mu’ahidin (An-Nabbani, 1994: 232). Negara mi disebut ad- dawlah al -mu’uml hidah (negara yang mempunyai perjanjian dengan negara Khilafah). Istilah lain kafir mu ‘ahid, sebagaimana disebut oleh al-Qayyim dalam kitabnya, Ahkam Ahl Adz-Dzimmah, adalah ahl al-hudnah atau ahl ash-shulh (Ibn al-Qayyim, 1983: 475), atau disebut juga kaum al-muwadi’in (Hayqal, 1996: 701).

Orang yang tergolong mu’hid ini tergolong kafir harbi hukman. Sebab, hanya berakhirnya perjanjian dengan negara Khilafah akan kembali menjadi kafir harbi sebagaimana kafir harbi lainnya (kafir harbi fi’lan), yang negaranya tidak mengikat perjanjian dengan negara Khilafah.

Hubungan umat Islam dengan kafir harbi hukman didasarkan pada apa yang terkandung dalam teks-teks perjanjian yang ada. Hanya saja, dalam interaksi ekonomi, umat Islam (baca: Daulah Islamiyah) tidak boleh menjual senjata atau sarana-sarana militer kepada kafir harbi hukman –jika hal ini dapat memperkuat kemampuan militer mereka sedemikian sehingga akan mampu mengalahkan umat Islam.

Jika tidak sampai pada tingkat tersebut Umat Islam boleh menjual senjata atau alat-alat tempur kepada mereka. Khususnya ketika Daulah Islamiyah mampu memproduksi berbagai persenjataan militer dan menjualnya ke luar negeri sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara adidaya saat ini. Jika dalam perjanjian ada pasal yang membolehkan penjualan senjata yang dapat memperkuat kemampuan militer kaum kafir harbi hukman sehingga mereka mampu mengalahkan umat Islam pasal itu tidak boleh dilaksanakan.

Sebabnya, pasal itu bertentangan dengan hukum syariat. Padahal, setiap syarat yang bertentangan dengan hukum syariat adalah batal dan tidak boleh dijalankan (An-Nabhani, 1990: 291-292; 1994: 232).

Adapun kafir harbi haqiqatan adalah warga negara dan negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan Daulah Islamiyah. Negaranya disebut ad-dawlah al-firah l-harbiyh (negara kafir harbi yang memerangi umat Islam). Negara ini dibagi lagi menjadi dua.

Pertama, jika negara tersebut sedang berperang secara nyata dengan Umat Islam, ia disebut ad-dawlah al-kafirah al harbiyah al-muhribah bi al-fi’li (negara kafir harbi yang benar-benar sedang memerangi Umat Islam secara nyata). Kedua, jika sebuah negara kafir tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam dikategorikan sebagai ad-daw’ah al-kafirah alharbiyah ghayru al-muharibah bi al-fi’li (negara kafir harbi yang tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam) (AnNabbani, 1994: 233)

Perbedaan hukum di antara kedua negara ini adalah jika sebuah negara kafir masuk kategori pertama, yakni sedang berperang secara nyata dengan dengan umat Islam, maka asas interaksinya adalah interaksi perang. Tidak boleh ada perjanjian apa pun dengan negara kafir seperti ini.

Misalnya penjanjian politik (seperti hubungan diplomasi), perjanjian ekonomi (seperti ekspor impor), dan sebagainya. Perjanjian hanya boleh ada setelah ada perdamaian (ash-shulh). Warga negaranya tidak diberi izin masuk ke dalam negara Khilafah kecuali jika dia datang untuk mendengar kalamullah (mempelajari Islam), atau untuk menjadi dzimmi dalam naungan negara Khilafah.

Jika warga negara dari negara kafir ini tetap masuk ke negara Khilafah, bukan untuk mendengar kalamullah, juga bukan untuk menjadi dzimmi, maka jiwa dan hartanya halal, yaitu dia boleh dibunuh, atau dijadikan tawanan, dan hartanya boleh diambil (AnNabhani, 1990: 293).

Sebaliknya, jika termasuk kategori kedua, yaitu tidak sedang berperang dengan umat Islam maka negara Khilafah boleh mengadakan perjanjian dengan negara kafir seperti ini. Misalnya perjanjian dagang, perjanjian bertetangga baik, dan lain-lain. Warga negaranya diberi izin masuk ke negara Khilafah untuk berdagang, rekreasi, berobat, belajar, dan sebagainya. Jiwa dan hartanya tidak halal bagi umat Islam.

Namun, jika warga negara tersebut masuk secara liar, yaitu tanpa izin negara Khilafah, maka hukumnya sama dengan warga negara yang sedang berperang dengan umat Islam, yakni jiwa dan hartanya halal (An-Nabhani, 1990: 293). Jika warga negara tersebut masuk dengan izin negara dia tidak boleh tinggal di negara Khilafah kecuali dalam jangka waktu tertentu, yaitu di bawah satu tahun (An-Nabhani, 1994: 233).

Baca juga yang lainnya………………di sini

~ by islamthetruth on 07/01/2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: